TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG EFEKTIF

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi dan Akuntablitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perwakilan dari Masyarakat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil deskrispi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 menunjukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar belum sepenuhnya transparan terhadap anggaran. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan pemerintah sudah transparan, tetapi dalam pihak pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Balerejo belum transparan terhadap masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran yang sedang dikelola dan anggaran yang telah terrealisasi. Tidak adanya papan informasi maupun media yang dapat diakses oleh masyarakat menjadi faktor bahwa Desa Balerejo belum transparan terhadap anggaran yang dikelola. Pada tahap akuntabilitas pengelolaan ADD, Desa balerejo dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari segi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa mencatat terkait keluar masuknya anggaran, dan membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian dijadikan sebagai pelaporan terkait anggaran yang telah dikelola. Sekretaris Desa melakukan analisis dan verifikasi terhadap laporan keuangan dari Bendahara Desa, Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan Kepada Kepala Desa dan meneruskan ke Camat