IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POTONGAN TAPERA BAGI PEKERJA DITINJAU DARI PANCASILA SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Keywords:
Keadilan Sosial, Pancasila, TaperaAbstract
Negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berdampak pada perekonomian yang tidak merata dan ketersediaan lahan yang makin menipis. Dalam mengatasi permasalahan itu, pemerintah mengembangkan program Tapera sebagai pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Manusia dalam bermasyarakat terikat pada aturan untuk menjaga ketertiban, sehingga harus mematuhi segala kebijakan yang berlaku. Namun demikian, Tapera memunculkan banyak opini publik yang menyatakan ketidakadilan sasaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tapera ditinjau dari aspek Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia. Teknik studi pustaka digunakan untuk mengkaji referensi, yang menghasilkan temuan kebijakan Tapera yang ditetapkan bertentangan dengan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat kelas menengah sering kali terkucilkan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini juga belum cukup transparan dan akuntabel yang dapat memunculkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana masyarakat.
Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pancasila, dan Tapera.
References
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
APINDO. (2024). Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Sebut Harusnya Sukarela Bukan Kewajiban. APINDO. https://apindo.or.id/media/tolak-iuran-tapera-pengusaha-sebut-harusnya-sukarela-bukan-kewajiban
Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1512
BPS. (2023). Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan.
CNN. (2024). Nelangsa Pekerja Kelas Menengah: Gaji Dipotong Tapera tapi Dapat Apa? CNN Indonesia.
Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In Gadjah Mada University.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. HUMANIKA. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Gultom, A. O. (2020). PANCASILA SEBAGAI FONDASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. Binus University. https://binus.ac.id/character-building/2020/03/pancasila-sebagai-fondasi-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/
Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. Jurnal Kewarganegaraan. https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439
Indonesia, S. N. R. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Indraswari, D. L. (n.d.). Perbincangan tentang Tapera mengingatkan kembali perihal krisis hunian di Indonesia. DPR RI.
Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 34(4), 1–87. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf
Kosasih, D. (2024). Bijak Menilai Kebijakan: Apakah Tapera Memang Kita Butuhkan? Whiteboard Journal.
Kusnandar, V. B. (2022). Sebanyak 115 Juta Masyarakat Indonesia Menuju Kelas Menengah. Databoks.
Mujab, M. S. (2024). Tapera dan Impitan Kelas Menengah. Kompas.
Nawawi, H. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press.
Prasetyo, T. A. (2024). Ada Usulan Iuran Tapera Diubah dari Kewajiban Menjadi Sukarela, Ini Penjelasannya. Beritasatu.Com.
Pratama, R. (2024). Sebut Tapera Bukan Solusi Efektif, Ekonom: Pengalihan Tanggung Jawab Pemerintah. Suarasurabaya. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/sebut-tapera-bukan-solusi-efektif-ekonom-pengalihan-tanggung-jawab-pemerintah/
Putra, D. A. (2024). Menelaah Aturan Tabungan Tapera & Potensi Korupsi di Dalamnya. Tirto.Id. https://tirto.id/menelaah-aturan-tabungan-tapera-potensi-korupsi-di-dalamnya-gY3f
Teniwut, M. (n.d.). Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5. Media Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016. (2016). Pemerintah Republik Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jasmine Nabila Setyaputri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.