Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung

  • Retno Murnisari STIE Kesuma Negara Blitar

Abstract

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah.Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang sedang  melakukan pengembangan daya tarik pariwisata. Setelah dilakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerahnya, salah satunya dengan pengembangan pada sektor hotel, restoran dan hiburan. Meskipun bukan penyumbang yang utama, namun potensi dan peluang pariwisata Kabupaten Tulungagung memiliki peranan yang cukup penting, yakni sumbangan penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung yang paling besar berasal dari bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.

References

Bungin, Burhan.2005. Metodologo Penelitian Kuantitatif Edisi Pertama.Jakarta: Kencana.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2016.Data Potensi Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung 2016.Tulungagung: Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Tulungagung.
Hanafi,Imam.,dan Mugroho, Tri Laksono, 2009. Desentralisasi Fiskal KebijakanPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di IndonesiaMalang:UB-Press
Mardasmo,2011.Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Prakoso, Kesit Bambang,2005. Pajak dan Retribusi Daerah Edisi RevisiYogyakarta:UII-Press
Rahman Herlina, 2005, Pendapatan Asli Daerah, Jakarta: Arifgosita
Sugiyono,2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. BandungAlfabeta.
Susyanti dan Dahlan.2015 Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi. MalangEmpatdua Media
Waluyo,2011.Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Warsito,2001, Hukum Pajak,Jakarta : PT. Rajawali Frafindo Persada

Undang –Undang
Undang –Undang Pemerintah No.10.2009.”UU Tentang Kepariwisataan No.10 tahun 2009”, pada Tanggal 14 Januari 2017 dari pusdaling.jatimprov.go.id
Undang –Undag No.28.2009.”UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009”, diaskes pada tanggal 14 Januari 2017 dariwww.sjdih.depkeu.go.id
Undang –Undang No.32.2004.”UU Tentag Pemerintah Daerah No.32 Tahun2004”, diaskes pada tanggal 14 Januari 2017 dariwww.sjdih.depkeu.go.id
Undang-Undang No.33.2004,”UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerah No.33 Tahun 2004”, diaskes pada tanggal 14 Januari 2017Dari www.sjdih.depkeu.go.id
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6. 2012 “Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Kepariwisataan No.6 Tahun 2012”, diakses padaTanggal 14 Januari 2017 dari www.tulungagung.go.id
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16. 2010.”Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Pajak Daerah No.16 Tahun 2010”, diaskes padaTanggal 14 Januari 2017 dari ditjenpp.kemenkumham.go.id
Published
16-01-2018
Section
Articles